Menakertrans : Rendah, Perhatian Pemda terhadap Pembangunan sektor Ketenagakerjaan

 Tanggal : 2011-09-07
 Pengunggah : admin
Menakertrans : Rendah, Perhatian Pemda terhadap Pembangunan sektor Ketenagakerjaan

Perhatian pemerintah daerah (pemda) di Indonesia tehadap pembangunan sektor ketenagakerjaan dinilai masih rendah. Hal ini terungkap dari hasil pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan tingkat provinsi yang rata-rata secara nasional hanya mencapai nilai 49. Minimnya perhatian pemda-pemda terhadap sektor ketenagakerjaan tercermin dari kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai di bidang ketenagakerjaan, minimnya dukungan anggaran APBD serta terbatasnya sarana dan prasarana kerja. Untuk kedepannya, Menakertrans Muhaimin Iskandar menargetkan peningkatan nuilai indek pembangunan ketenagakerjaan tingkat provinsi menjadi rata-rata 50-55, sehingga dapat mendorong terciptanya situasi ketenagakerjaan yang kondusif di daerah-daerah ???Masalah pengawasan ketenagakerjaan dan pola hubungan industrial menjadi penyebab utama rendahnya nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan di seluruh pemda di Indonesia, ???kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat menyerahkan 12 penghargaan Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik tahun 2011 kepada Dinas-dinas Tenaga Kerja / Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tingkat Provinsi se-Indonesia di Jakarta pada Rabu (20/7). Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyusun index Pembangunan Ketenagakerjaan daerah dengan memperhatikan 28 indikator ketenagakerjaan diantaranya meliputi perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja. Selain itu indikator lainnya upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja, pola hubungan industrial, kondisi linghkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. ???Penilaian Indek Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, bahan evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu (trigger) agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal, ???kata Muhaimin. Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah daerah dan instansi pembina sektor terkait diwajibkan menyusun perencanaan tenaga Kerja sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan RPJM Nasional. ???Perencanaan tenaga kerja di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan dengan serius, konsisten dan tepat sasaran . Dengan perencanaan yang baik maka akan tersedia tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah setempat, ??? kata Muhaimin. ???Nantinya, dengan perencanaan yang baik, penyediaan tenaga kerja akan lebih terarah terutama untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, baik milik pemerintahan maupun swasta. Penyiapan tenaga kerja akan diusahakan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja formal di Indonesia, ??? kata Muhaimin. Berdasarkan hasil pengukuran indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang telah dilakukan di 33 provinsi seluruh Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mendapat nilai terbaik dengan nilai sebesar 61,04, disusul posisi kedua Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai indeks 60,08 dan posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai indeks 58,17. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang menempati tiga urutan terbawah. Provinsi Sulawesi Selatan mendapat nilai indeks 41,58, Maluku Utara mendapat nilai indeks 32,30, Sulawesi Barat dengan nilai indeks 31,08. Namun kondisi ini bisa dimaklumi dikarenakan kedua provinsi terakhir merupakan provinsi baru yang masih belum maksimal dalam hal pernbanqunan khususnya pembangunan ketenagakerjaan. Selain memberikan penghargaan berdasarkan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan terbaik secara umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun memberikan penghargaan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan indikator tertentu. ???Meskipun secara keseluruhan masih didominasi nilai yang relatif rendah, namun dengan adanya penghargaan ini, diharapkan ini dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam Perencanaan Tenaga Kerja Daerah guna mendukung keberhasilanpembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, ???kata Muhaimin Iskandar. Pusat Humas Kemenakertrans.


Tags:menakertrans-rendah-perhatian-pemda-terhadap-pembangunan-sektor-ketenagakerjaan

Berita Terkait Berita Terkait